SUMEDANG | STNews — Peluang kontraktor lokal untuk terlibat dalam proyek konstruksi pemerintah semakin terbuka. Namun, pertanyaan mendasarnya bukan sekadar berapa banyak paket pekerjaan yang tersedia, melainkan apakah pelaku usaha daerah benar-benar memiliki kesempatan yang adil, mampu bersaing secara profesional, dan mendapatkan pekerjaan sesuai kapasitasnya.
Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pedoman Persiapan dan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia menjadi salah satu regulasi penting yang perlu dicermati oleh pelaku usaha jasa konstruksi maupun pemerintah daerah. Peraturan tersebut ditetapkan pada 22 September 2026 dan berstatus berlaku.
Dalam ketentuan pemberian afirmasi kepada pelaku usaha lokal, pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi dengan pagu anggaran paling banyak Rp2 miliar diarahkan kepada penyedia yang berdomisili di kabupaten/kota tempat pekerjaan dilaksanakan. Apabila penyedia setempat tidak tersedia, cakupan pemilihan dapat diperluas ke tingkat provinsi.
Sementara itu, paket dengan pagu di atas Rp2 miliar hingga Rp7,5 miliar diarahkan kepada penyedia yang berdomisili di provinsi yang sama dengan lokasi pekerjaan. Jika penyedia di tingkat provinsi tidak tersedia, pemilihan dapat dilakukan secara nasional. Ketentuan khusus berlaku untuk DKI Jakarta dan wilayah Papua.
Rujukan: Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2026, ketentuan pemberian afirmasi kepada pelaku usaha lokal.
BUKAN SEKADAR SOAL DOMISILI, KAPASITAS JUGA MENJADI PENENTU
Kebijakan afirmasi tersebut menjadi peluang bagi kontraktor lokal untuk memperkuat posisi dalam pengadaan pemerintah. Akan tetapi, keberpihakan kepada pelaku usaha daerah tidak boleh dimaknai sebagai jaminan otomatis memenangkan tender.
Kontraktor tetap harus memenuhi persyaratan yang berlaku, memiliki kemampuan teknis, menyiapkan sumber daya manusia, memastikan ketersediaan peralatan, serta menjaga kualitas dan ketepatan waktu pekerjaan.
Di sisi lain, pemerintah daerah juga perlu memastikan bahwa informasi paket pengadaan dapat diakses secara terbuka, persyaratan disusun secara proporsional, dan proses pemilihan penyedia berlangsung secara transparan.
Jangan sampai peluang yang secara regulasi terbuka justru sulit dijangkau oleh kontraktor lokal akibat keterbatasan informasi, kemampuan administrasi, akses pembiayaan, atau persyaratan yang tidak sebanding dengan kebutuhan pekerjaan.
Persoalan inilah yang layak menjadi perhatian bersama.
KONTRAKTOR LOKAL JANGAN HANYA JADI PELENGKAP
Dalam praktik pengadaan, tantangan yang perlu diantisipasi bukan hanya kemampuan mengikuti proses tender, tetapi juga kemampuan melaksanakan pekerjaan secara mandiri dan bertanggung jawab.
Kontraktor lokal harus menghindari praktik pinjam bendera, penggunaan identitas badan usaha sekadar formalitas, serta kerja sama yang tidak mencerminkan kemampuan dan tanggung jawab nyata penyedia.
Pemberdayaan usaha lokal akan kehilangan makna apabila perusahaan daerah hanya tercantum dalam dokumen, sementara kendali pekerjaan, sumber daya, dan pelaksanaan sesungguhnya berada di tangan pihak lain dengan pola yang melanggar ketentuan.
Namun, setiap dugaan praktik semacam itu harus didasarkan pada bukti yang dapat diverifikasi. Tidak tepat menuduh perusahaan atau pihak tertentu melakukan pelanggaran tanpa pemeriksaan dokumen dan konfirmasi yang memadai.
Pengadaan yang sehat membutuhkan persaingan wajar, bukan persaingan semu. Yang harus diutamakan ialah kompetensi, integritas, kepatuhan hukum, serta hasil pekerjaan yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.
LIMA STRATEGI AGAR KONTRAKTOR LOKAL LEBIH KOMPETITIF
1. Memperkuat legalitas dan administrasi perusahaan
Pelaku usaha perlu memastikan dokumen perizinan, sertifikasi badan usaha, kualifikasi, data pengalaman, serta persyaratan lainnya selalu sesuai ketentuan yang berlaku. Administrasi yang tertib menjadi fondasi untuk mengikuti pengadaan secara profesional.
2. Meningkatkan kemampuan teknis dan kualitas pekerjaan
Kontraktor harus memiliki tenaga teknis yang kompeten, memahami spesifikasi pekerjaan, menggunakan material sesuai ketentuan, dan menerapkan pengendalian mutu. Kemenangan tender tidak ada artinya apabila hasil pekerjaan cepat rusak atau tidak memenuhi spesifikasi.
3. Membangun akses pembiayaan yang sehat
Ketersediaan modal kerja sangat penting untuk mendukung pengadaan material, pembayaran tenaga kerja, operasional alat, dan kelancaran proyek. Pelaku usaha perlu menyiapkan perencanaan arus kas secara realistis agar pekerjaan tidak terhambat akibat persoalan keuangan.
4. Menguasai sistem pengadaan elektronik
Kontraktor lokal perlu meningkatkan kemampuan membaca dokumen pemilihan, memahami persyaratan kualifikasi, menyusun penawaran yang wajar, serta memanfaatkan informasi pengadaan yang tersedia secara resmi. Pendampingan teknis dan pelatihan bagi pelaku usaha daerah dapat menjadi bagian dari solusi.
5. Mengutamakan integritas dan rekam jejak
Kualitas pekerjaan, ketepatan waktu, keselamatan kerja, dan kepatuhan terhadap kontrak harus menjadi prioritas. Rekam jejak yang baik merupakan modal penting untuk membangun kepercayaan dan menjaga keberlanjutan usaha.
PEMERINTAH DAERAH JUGA HARUS TERBUKA DAN AKUNTABEL
Pemberdayaan kontraktor lokal bukan hanya tanggung jawab perusahaan. Pemerintah daerah, perangkat daerah sebagai pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, serta pihak yang menjalankan proses pemilihan penyedia juga memiliki peran sesuai kewenangan masing-masing.
Informasi rencana pengadaan perlu disampaikan secara mudah diakses. Sosialisasi aturan harus menjangkau pelaku usaha kecil. Proses pemilihan perlu diawasi, sementara pelaksanaan pekerjaan wajib dikendalikan agar sesuai spesifikasi, volume, waktu, dan nilai kontrak.
Masyarakat pun berhak mengawasi penggunaan anggaran publik melalui informasi yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.
Di Kabupaten Sumedang, misalnya, implementasi kebijakan ini patut dicermati melalui data konkret: berapa paket konstruksi yang memenuhi kriteria afirmasi, berapa perusahaan lokal yang mengikuti pemilihan, berapa yang ditetapkan sebagai penyedia, dan bagaimana kualitas hasil pekerjaannya.
Pertanyaan tersebut bukan tuduhan terhadap pemerintah daerah atau pelaku usaha. Sebaliknya, itu merupakan bagian dari kontrol publik untuk mengukur apakah kebijakan benar-benar memberi manfaat.
JANGAN SAMPAI UANG DAERAH LEWAT, MANFAATNYA IKUT PERGI
Belanja pemerintah semestinya tidak berhenti pada selesainya pekerjaan fisik. Ketika kontraktor lokal memperoleh kesempatan secara adil dan mampu melaksanakan pekerjaan dengan baik, manfaat ekonomi berpotensi menjalar kepada tenaga kerja, pemasok material, penyedia jasa pendukung, hingga usaha kecil di sekitar lokasi proyek.
Sebaliknya, keberpihakan tanpa pengawasan dapat menimbulkan risiko baru. Karena itu, pemberdayaan kontraktor lokal harus berjalan beriringan dengan transparansi, persaingan usaha yang sehat, pengendalian mutu, dan penegakan aturan.
STNews menilai, keberhasilan kebijakan afirmasi tidak cukup diukur dari banyaknya paket yang ditawarkan kepada perusahaan lokal. Ukurannya harus lebih substansial: kesempatan yang adil, pelaksanaan yang profesional, hasil pekerjaan yang berkualitas, dan manfaat ekonomi yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Pemerintah daerah perlu membuka ruang pembinaan dan memperbaiki akses informasi. Kontraktor lokal harus meningkatkan kapasitas dan integritas. Masyarakat serta media perlu mengawal pelaksanaannya secara kritis, objektif, dan berbasis bukti.
Sebab, keberpihakan kepada usaha daerah bukanlah alasan untuk mengurangi standar kualitas. Justru kesempatan yang lebih besar harus diikuti tanggung jawab yang lebih besar.
Pertanyaan untuk publik: apakah kebijakan afirmasi ini nantinya benar-benar memperkuat kontraktor lokal, atau hanya menjadi aturan yang bagus di atas kertas? Jawabannya harus terlihat dari data pengadaan, proses yang transparan, dan kualitas pekerjaan di lapangan.
STNews — Independen Mengungkap Berita Berdasarkan Fakta.
