Calon Kepala Desa Cisampih Rodiawan Dorong Pembangunan Jalan Cibuyung–Ciwaru, Akses Penghubung Dua Kecamatan Dinilai Penting bagi Perekonomian Warga
SUMEDANG, STNews — Di tengah kebutuhan masyarakat terhadap infrastruktur yang layak, kondisi Jalan Cibuyung–Ciwaru yang menghubungkan Desa Cisampih, Kecamatan Jatigede, dengan Desa Cimanintin, Kecamatan Jatinunggal, Kabupaten Sumedang, menjadi perhatian. Pasalnya, sekitar tiga kilometer ruas jalan yang disebut berstatus jalan kabupaten tersebut masih berupa jalan berbatu dan tanah.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai prioritas pembangunan infrastruktur daerah. Sebab, jalan bukan sekadar hamparan batu dan tanah yang menghubungkan satu desa dengan desa lainnya, melainkan urat nadi mobilitas warga, distribusi hasil pertanian, serta penggerak roda perekonomian masyarakat.
Ironisnya, ruas jalan tersebut merupakan jalur alternatif penghubung dua kecamatan. Ketika akses yang seharusnya mendukung kelancaran aktivitas masyarakat belum mendapatkan kondisi permukaan yang memadai, warga harus berhadapan dengan risiko kesulitan perjalanan, terutama saat musim hujan.
Musim Kemarau Masih Bisa Lewat, Musim Hujan Menjadi Kekhawatiran
Keluhan itu disampaikan seorang warga kepada tim Forum Media Sumedang Timur (FMST) saat beristirahat di sela-sela perjalanan melintasi ruas Jalan Cibuyung–Ciwaru.
Menurut warga tersebut, kondisi jalan saat musim kemarau masih memungkinkan untuk dilalui. Namun, situasinya berbeda ketika hujan turun dan permukaan jalan menjadi licin atau berlumpur.
“Kami berharap jalan ini segera diperbaiki. Sekarang masih musim kemarau, jadi masih bisa dilewati. Tetapi kalau musim hujan tiba, kami kesulitan melewati jalan ini,” ungkap warga tersebut kepada tim FMST.
Bagi masyarakat yang menggantungkan hidup dari sektor pertanian, persoalan jalan bukan perkara sepele. Akses tersebut dibutuhkan untuk mengangkut hasil panen dari wilayah pertanian menuju tempat penjualan maupun jalur distribusi lainnya.
Apabila kondisi jalan menghambat pengangkutan hasil pertanian, bukan tidak mungkin waktu perjalanan bertambah dan biaya operasional meningkat. Situasi ini berpotensi menambah beban petani yang selama ini sudah menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan usaha taninya.
Harapan warga pun sederhana: jalan yang layak, aman dilalui, dan dapat menunjang kegiatan ekonomi sepanjang tahun.
Rodiawan Dorong Pembangunan Jalan Cibuyung–Ciwaru
Perhatian terhadap pembangunan ruas jalan tersebut juga disampaikan Rodiawan, calon Kepala Desa Cisampih. Ia mendorong agar peningkatan infrastruktur Jalan Cibuyung–Ciwaru menjadi perhatian pemerintah daerah, mengingat fungsinya bagi mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi warga.
Menurut Rodiawan, akses jalan yang memadai merupakan salah satu kebutuhan mendasar masyarakat desa. Jalan yang layak tidak hanya mempermudah perjalanan warga, tetapi juga membantu petani membawa hasil panen serta memperlancar hubungan antardesa dan antarkecamatan.
Dorongan pembangunan tersebut menjadi penting untuk menyuarakan kebutuhan masyarakat Cisampih dan wilayah sekitarnya. Namun, realisasi peningkatan jalan tetap memerlukan perencanaan, penganggaran, penetapan prioritas, serta pelaksanaan oleh instansi yang berwenang.
Catatan redaksi: Pernyataan di atas merupakan rangkuman sikap yang disampaikan dalam bahan informasi. Untuk menjadikannya kutipan langsung Rodiawan, diperlukan pernyataan asli atau hasil wawancara yang terverifikasi.
Status Jalan Kabupaten, Siapa yang Bertanggung Jawab?
Status jalan kabupaten menjadi salah satu aspek penting yang perlu dipastikan melalui data resmi pemerintah. Jika ruas Cibuyung–Ciwaru memang tercatat sebagai jalan kabupaten, pemerintah daerah melalui perangkat daerah yang membidangi pekerjaan umum perlu memberikan penjelasan mengenai kondisi, rencana penanganan, dan prioritas peningkatannya.
Publik berhak mengetahui apakah ruas tersebut sudah masuk dalam perencanaan pembangunan, apakah terdapat usulan peningkatan jalan, serta apa saja kendala yang menyebabkan sekitar tiga kilometer jalan masih berupa batu dan tanah.
Pertanyaan tersebut bukan bentuk tudingan terhadap pihak tertentu. Sebaliknya, ini merupakan bagian dari kontrol sosial agar kebutuhan infrastruktur masyarakat mendapatkan perhatian berdasarkan kondisi lapangan dan manfaatnya bagi kepentingan umum.
Transparansi juga penting agar masyarakat memahami tahapan pembangunan, mulai dari pendataan kondisi jalan, perencanaan teknis, penganggaran, hingga pelaksanaan pekerjaan.
Jangan Tunggu Keluhan Membesar Baru Infrastruktur Diperhatikan
Pembangunan infrastruktur semestinya tidak hanya dilihat dari banyaknya proyek yang terlaksana, tetapi juga dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.
Jalan Cibuyung–Ciwaru merupakan contoh persoalan yang perlu mendapat perhatian secara terukur. Sekitar tiga kilometer jalan berbatu dan bertanah mungkin terlihat sebagai persoalan teknis, tetapi bagi petani yang setiap hari membutuhkan akses untuk bekerja, kondisi tersebut berkaitan langsung dengan kelancaran mata pencaharian mereka.
Jika peningkatan jalan belum dapat dilaksanakan dalam waktu dekat, pemerintah daerah setidaknya perlu menjelaskan rencana penanganan sementara, pemeliharaan yang memungkinkan, serta tahapan yang harus ditempuh menuju pembangunan permanen.
Masyarakat tidak cukup hanya menerima janji bahwa jalan akan diperbaiki. Mereka membutuhkan informasi yang jelas mengenai kewenangan, rencana, dan tindak lanjutnya.
FMST dan STNews Mendorong Transparansi Infrastruktur
Melalui pemberitaan ini, Forum Media Sumedang Timur bersama STNews mendorong Pemerintah Kabupaten Sumedang dan dinas terkait untuk meninjau kondisi Jalan Cibuyung–Ciwaru secara langsung.
Pemeriksaan lapangan diperlukan untuk memastikan kondisi aktual, status ruas jalan, tingkat kerusakan, serta kebutuhan teknis penanganannya. Suara warga dan dorongan Rodiawan juga layak menjadi bagian dari masukan dalam pembahasan kebutuhan pembangunan di wilayah tersebut.
STNews membuka ruang bagi pemerintah daerah, dinas terkait, pemerintah desa, dan pihak-pihak berwenang untuk menyampaikan klarifikasi mengenai status serta rencana peningkatan jalan tersebut.
Sebab, pembangunan yang benar-benar berpihak kepada masyarakat bukan hanya tentang membangun jalan baru, melainkan memastikan akses yang dibutuhkan warga tidak terus menjadi hambatan bagi aktivitas sehari-hari dan perekonomian desa.
STNews — Independen Mengungkap Berita Berdasarkan Fakta.
(Redaksi)
