SUMEDANG, STNews — Gelombang tekanan publik terhadap penanganan kasus yang menyeret nama Wakil Bupati Sumedang berinisial FA terus meluas. Setelah pernyataan Gubernur Dedi Mulyadi yang mengakui belum adanya pihak yang mengakui peristiwa dalam investigasi Inspektorat, kini kritik tajam datang dari tokoh masyarakat.
Kyai H.R. M. Abdurrozaq LM., Rois Aam Forum Dzuriyah Walisongo sekaligus Ketua Umum Garda Walisongo, secara terbuka menyampaikan peringatan keras kepada Gubernur Jawa Barat dalam pernyataannya di wilayah Dano, Kabupaten Sumedang, Senin (14/09/2026).
Ia menegaskan, jika Gubernur serius menangani isu ini, maka langkah tersebut patut diapresiasi. Namun ia mengingatkan agar penanganan tidak berubah menjadi “sandiwara” yang justru merusak kepercayaan publik.
“Kalau mau serius, silakan. Tapi harus profesional, transparan, dan berkeadilan. Jangan sampai malah menutup-nutupi dengan sandiwara,” tegasnya.
Dari “Tidak Ada Pengakuan” ke Ancaman Pencabutan Dukungan
Pernyataan ini menjadi lanjutan dari polemik sebelumnya, di mana hasil investigasi Inspektorat disebut “tidak menghasilkan” karena semua pihak yang diperiksa membantah adanya peristiwa.
Situasi ini menimbulkan paradoks:
di satu sisi proses sudah berjalan, namun di sisi lain substansi kebenaran belum terungkap.
Dalam konteks ini, kritik dari Garda Walisongo bukan sekadar opini, melainkan sinyal serius bahwa kepercayaan publik mulai berada di titik rawan.
Mutasi R Kembali Disorot
Di tengah memanasnya polemik, publik juga masih mempertanyakan langkah mutasi aparatur berinisial R ke lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang diajukan sebelum isu ini mencuat.
Secara resmi disebut sebagai permintaan pribadi dan bagian dari manajemen talenta. Namun jika dikaitkan dengan dinamika kasus FA, langkah tersebut tetap memunculkan persepsi berbeda di mata publik.
Apakah mutasi ini murni karier?
Atau bagian dari dinamika yang belum sepenuhnya terbuka?
“Taruhan Nama Baik” Gubernur
Kyai Abdurrozaq bahkan mengaitkan langsung penanganan kasus ini dengan reputasi Gubernur. Ia menyebut, jika penanganan tidak serius, maka nama baik yang selama ini dibangun bisa “ambles”.
Lebih jauh, ia menyatakan bahwa pihaknya tidak segan mencabut dukungan jika menemukan indikasi ketidakseriusan dalam penanganan kasus ini.
Pernyataan tersebut menjadi tekanan moral sekaligus politik, mengingat dukungan masyarakat berbasis tokoh agama dan organisasi memiliki pengaruh signifikan di daerah.
Antara Pendekatan Personal dan Tuntutan Transparansi
Sebelumnya, Gubernur menyatakan akan turun langsung dan berbicara “dari hati ke hati” dengan pihak terkait, termasuk Bupati dan Wakil Bupati.
Namun dalam perspektif publik, pendekatan personal saja dinilai belum cukup. Yang dibutuhkan adalah:
- Transparansi hasil investigasi
- Keberanian membuka fakta
- Kepastian hukum jika ada pelanggaran
Tanpa itu, proses akan terus dianggap sebagai formalitas tanpa substansi.
STNews: Publik Butuh Kejelasan, Bukan Narasi
STNews menilai, kasus ini telah berkembang dari sekadar isu viral menjadi ujian nyata bagi integritas tata kelola pemerintahan daerah.
Ketika:
- semua pihak membantah,
- mutasi terjadi di tengah polemik,
- dan investigasi belum menghasilkan kesimpulan terbuka,
Publik kini tidak hanya menunggu hasil, tetapi juga cara pemerintah mengungkap kebenaran.
Karena dalam situasi seperti ini, satu hal yang pasti:
kepercayaan publik tidak bisa dibangun dengan bantahan semata.
(Tim Investigasi STNews)
